Indonesia Diminta Membuat Laporan Komite Hak Anak PBB

Jakarta, press3g.com- Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak patut dipertanyakan. Hal ini terlihat dari belum dilaporkannya Laporan Awal (Initial Report) dan Laporan Pelaksanaan (State Report) Pemerimtah lndonesia kepada Konvensi Hak Anak PBB tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, serta Pornografi Anak.

Padahal, tenggat waktu Laporan Awal Pemerintah Indonesia kepada Konvensi Hak Anak PBB tentang protokoi tambahan ini adalah tahun 2014, atau dua tahun setelah protokol tambahan ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1O tahun 201.2 tentang Pengesahan Protoko! Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai PenjUalan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Artinya, Pemerintah indonesia sudah terlambat tiga tahun dari aturan yang telah ditetapkan di dalam Protokol Tambahan ini daiam pasai 12 :

“Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, iaporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ”.

Selain membuat Iaporan awal, Pemerintah indonesia juga diharuskan membuat Laporan Pelaksanaan Protokol Tambahan dalam jangka lima tahun setelah ratifikasi, atau selambat – lambatnya, dilaporkan pada akhir tahun ini. ECPAT Indonesia sangat menyayangkan Lapcran Awal dan Laporan Pelaksanaan tak kunjung dibuat hingga saat ini.

Situasi ini membuat Indonesia menjadi negara terbelakang bersama empat negara ASEAN lainnya yang belum melaporkan Laporan Awal Pemerintah tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, serta Pornografi Anak. Negara Timor Leste, yang merdeka pada tahun 1999, bahkan sudah terlebih dahulu meratifikasi dan membuat laporan pemerintah kepada Komite Hak Anak PBB.

ECPAT Indonesia sangat prihatin terkait Iambannya pelaporan Laporan Pemerintah tentang Protokol Tambahan ini. HaI ini tentunya menjadi penilaian yang kurang baik di mata Komite Hak Anak PBB. Pemerintah Indonesia bisa diniIai Iamban dalam hal memberikan perIindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan, prostitusi dan pornografi. Selain Itu, tidak adanya Iaporan juga menunjukkan pemerintah beIum serius dalam memberikan perlindungan bagi anak

anak yang menjadi korban yang disebutkan dalam ProtokoI Tambahan. Padahal ketiga isu yang diangkat di daiam Protokol Tambahan sedang marak terjadi di Indonesia.

Dalam rangka menyambut Hari Anak internasionai yang jatuh setiap tanggai 20 November, maka ECPAT indonesia menyampaikan 8 (delapan) tuntutan kepada pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dalam ProtokoI Tambahan ini yaitu:

1. Mendesak pemerintah Indonesia sesegera mungkin membuat laporan awaI dan Iaporan

pelaksanaan Protokol Opsional perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia segera meIakukan harmonisasi perundangan-undangan nasional dengan protokoI opsional meIaIui revisi tentang kewajiban negara peserta ratifikasi serta menyamakan konsepsi terminologi yang digunakan protokol tambahan ke dalam perundang~undangan nasional.

3. Mengintegrasikan asas-asas dan deIik yang ada di protokol tambahan ke dalam R-KUHP nasional yang saat ini sedang dibahas di DPR, sehingga asas-asas dan deIik yang terkandung dalam R-KUHP sinkron dengan asas-asas yang terkandung dalam protokol tambahan, dengan demikian akan memberikan landasan hukum yang kuat daIam memberantas tindak pidana eksploitasi seksual anak di Indonesia. Disamping itu diperlukan juga harmonisasi pada R-KUHAP, terkait dengan mekanisme pembuktian dan proses penyidikan. hingga peradilan yang dapat mempermudah pemidanaan bagi pelaku dan Perlindungan bagi korban. Prinsip-prinsip hukum acara yang dianut dalam R-KUHAP harus harmonis dengan protokol tambahan.

4. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral khususnya perjanjian ekstradisi terhadap pelaku kejahatan seksual anak, sehingga penegakan hukum atas kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak bersesuaian jurisdiksi dari tindak pidana eksploitasi seksual anak.

5. Meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak, sehingga polisi dan jaksa dapat lebih professional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksuai anak. Mempertimbangkan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Kepolisian dan kejaksaan agar materi tindak pidana eksploitasi seksual anak diajarkan dan menjadi materi pokok dalam pendidikan dan peiatihan di kedua institusi ini.

6. Menyediakan pusat-pusat rehabilitasi di tingkat provinsi yang ditujukan kepada korban – korban eksploitasi seksuai anak dengan memperhatikan secara baik hak-hak korban, sehingga pendekatan periindungan korban iebih dikedepankan.

7. Pemerintah pusat juga perlu mendorc-ng pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan program-program pencegahan terjadinya eksploitasi seksual anak sehingga masaiah ini bisa lebih teratasi dengan lebih baik.

8. Melanjutkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual terhadap Anak yang sempat ditiadakan
dan berkoordinasi nasi dengan semua Kementerian/Lembaga Negara dalam pemenuhan hak-hak korban eksploitasi seksuai anak.

Menagih Janji Komitmen Pemerintah Indonesia
“terkait lmplementasi Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak”.

Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang seIanjutnya disebut Protokol Opsional. Protokol Opsional merupakan instrument yang melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornogra’r‘l anak. Meskipun pemerintah Indonesia telah menandatangani Protoko! Opsional, per|u jeda 11 tahun bagi Pemerintah indonesia untuk meratifikasi.